Kata Kementerian BUMN Usai Direksi AP II Kena OTT KPK

0
75
KPK terlengkap di kumparan.com
KPK terlengkap di kumparan.com

Kementerian BUMN akhirnya angkat bicara mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang melibatkan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) dan pihak PT INTI (Persero).

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo mengungkapkan, Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT INTI (Persero). Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh KPK.

“Dalam pelaksanaannya, Kementerian BUMN meminta agar semua kegiatan terus berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar dan berimbang sebagai wujud oganisasi yang menghormati hukum,” kata Gatot kepada wartawan, Kamis (1/8/2019).

Selanjutnya, Kementerian BUMN meminta manajemen Angkasa Pura II dan PT INTI (Persero) untuk melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik.

“Terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air,” tambah Gatot.

“Kementerian BUMN menghormati azas praduga tak bersalah, bersama PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT INTI (Persero) siap bekerjasama dengan KPK dalam menangani kasus ini,” pungkas Gatot.

Sebelumnya, Tim Satgas KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi senyap yang dilakukan di DKI Jakarta, tim mengamankan lima orang termasuk pejabat PT. Angkasa Pura II (AP II)

“Tim KPK telah mengamankan 5 orang dari unsur Direksi PT AP II, pihak dari PT. INTI dan pegawai masing-masing BUMN yang terkait,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi, Kamis (1/8/2019) dini hari.

Basaria mengatakan, penangkapan terhadap mereka dilakukan terkait tindak pidana suap. Sebagian pihak yang diamankan sudah berada di dalam Gedung KPK.

“Diduga telah terjadi penyerahan uang untuk salah satu Direksi di PT. Angkasa Pura II terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT. INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia),” kata dia.

Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan tersebut.

“Informasi lebih lengkap akan disampaikan besok melalui konferensi pers secara resmi di KPK,” kata Basaria.

Download aplikasi kumparan di App Store atau di Play Store untuk dapatkan berita terkini dan terlengkap Joko WidodoMa’ruf AminKPKAgus Harimurti YudhoyonoSusilo Bambang YudhoyonoSBYMegawati SoekarnoputriRidwan KamilAnies BaswedanSusi PudjiastutiGanjar PranowoGibran RakabumingIriana JokowiWirantoPolriLowongan KerjaHarga EmasTimnas IndonesiaHabib RizieqMotoGPValentino RossiMarc MarquezPersib BandungPersija Jakarta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here